Jakarta, Meramu — Polemik HP gratis akhirnya diluruskan langsung oleh sumbernya. Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan yang disiapkan pemerintah bukan ponsel gratis, melainkan rekening bank gratis untuk setiap warga berusia 17 tahun ke atas.
"Sudah diputuskan bahwa setiap warga di umur 17 tahun akan diberikan rekening bank gratis, bukan HP gratis. Saya dikutip bahwa setiap warga akan dapat HP gratis, bukan, bukan," kata Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 29 Oktober 2026.
Hashim menyebut kabar HP gratis muncul dari framing media sosial atas pernyataannya. Ia meminta media dan masyarakat berhati-hati menerima informasi dari media sosial dan tidak memelintir pernyataannya.
Dari mana isu HP gratis muncul
Pada 13 Oktober 2026, dalam Prasasti Indonesia Policy Forum di Jakarta, Hashim menyampaikan rencana pemberian ponsel yang dilengkapi rekening digital untuk setiap warga negara. Pernyataan itu kemudian ramai dibahas sebagai "HP gratis".
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kemudian membantah pemerintah pernah membahas pembagian HP. Menurutnya, yang disiapkan adalah pembukaan rekening bank secara massal bagi warga berusia 17 tahun ke atas.
Programnya seperti apa
Program yang dimaksud bernama Satu Orang Satu Rekening. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,28 triliun untuk sekitar 25 juta warga kelompok desil 1–4 berusia 17 tahun ke atas, dengan setoran awal Rp50.000 per rekening. Data calon penerima disiapkan BRI dan Bank Syariah Indonesia berbasis data sosial-ekonomi nasional.
Tujuannya, menurut Hashim, agar bansos dan BLT dari pemerintah pusat langsung masuk ke rekening digital masing-masing warga sehingga tepat sasaran. Ia menyebut sekitar 60 juta dari 200 juta penduduk dewasa belum punya rekening bank, yang menurutnya membuat sebagian besar aktivitas ekonomi tidak tercatat.
Sumber: Detik Finance via Suara Garut (29 Oktober 2026); Validnews (29 Oktober 2026); Berita Observer (30 Oktober 2026); RCTI+ dan Investor.id (22 Oktober 2026).
